• info@pesisirselatan.go.id
  • Hours: Mon-Fri: 8am – 4pm
Bupati Pesisir Selatan Audiensi dengan Kementerian PU Bahas Pembangunan Sekolah Rakyat

18 Juli 2025

6 kali dibaca

Bupati Pesisir Selatan Audiensi dengan Kementerian PU Bahas Pembangunan Sekolah Rakyat

Pesisir Selatan — Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Kamis (18/7). Pertemuan tersebut membahas rencana pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Hendrajoni hadir didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, antara lain Kepala Bapedalitbang, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPr dan PA), Kepala Dinas Pertanian, serta Kabid Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

“Kami dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bersama Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, dan Bidang Tata Ruang datang ke Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU untuk membahas pembangunan Sekolah Rakyat di Pesisir Selatan,” kata Hendrajoni usai pertemuan.

Ia menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat sangat penting untuk membuka akses pendidikan yang merata  di Pesisir Selatan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Ini adalah komitmen kami untuk memperluas akses pendidikan di daerah terpencil. Sekolah Rakyat menjadi solusi untuk daerah-daerah yang belum terjangkau fasilitas pendidikan formal secara memadai,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Hendrajoni menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan seluruh dokumen dan surat pendukung sebagai syarat pengusulan program tersebut kepada Kementerian PUPR.

“Hasil dari audiensi tadi, surat-surat sedang kita persiapkan. Mudah-mudahan dengan doa dan dukungan bersama, program ini bisa terwujud,” ujar Hendrajoni.

Ia menambahkan, dari informasi yang diterima, proses lelang tahap pertama di Kementerian PUPR akan dilakukan pada bulan Agustus. Namun karena keterbatasan waktu, Pemkab Pesisir Selatan menargetkan dapat masuk dalam tahap kedua pada bulan Januari tahun depan.

“Karena sudah terlalu dekat dengan lelang tahap pertama bulan Agustus, maka kemungkinan besar kita masuk di tahap kedua Januari 2026. Itu yang sedang kita upayakan sekarang,” jelasnya.

Bupati juga berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan pendidikan di Pesisir Selatan sebagai bagian dari upaya mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Ia menyatakan optimistis bahwa dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, program Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan untuk kepentingan generasi muda di Pesisir Selatan.

“Kita sangat berharap dukungan dari Kementerian PUPR. Ini demi masa depan anak-anak kita. Kami siap mengikuti semua proses dan ketentuan yang berlaku,” ucap Hendrajoni.

Dalam kesempatan itu, Bupati Hendrajoni turut menyampaikan usulan percepatan penyelesaian pembangunan Pasar Painan yang sempat terhenti akibat kontrak yang putus di tengah jalan. Menurutnya, penyelesaian pasar tersebut sangat penting bagi peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

“Pasar Painan adalah pusat ekonomi masyarakat. Kami berharap ada dukungan dari pemerintah pusat agar pembangunan yang sempat terhenti ini bisa segera dilanjutkan,” ujar Hendrajoni.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Prasarana Strategis Kementerian PUPR menyambut baik komitmen yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Pihaknya menilai pembangunan Sekolah Rakyat di daerah tersebut sejalan dengan program strategis nasional dalam bidang pendidikan.

Dirjen menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat secara nasional akan dimulai pada tahun 2025 di 100 lokasi, dan akan dilanjutkan di 100 lokasi lainnya pada tahun 2026. Lokasi yang diusulkan oleh daerah akan dinilai kelayakannya oleh tim dari Ditjen Prasarana Strategis.

Kementerian PUPR juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyampaikan usulan secara langsung dan lengkap. Ini menunjukkan keseriusan daerah dalam mendukung percepatan pembangunan sektor pendidikan dan infrastruktur.

Audiensi tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus berkoordinasi dalam proses tindak lanjut pembangunan, baik Sekolah Rakyat maupun Pasar Painan. Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan dan melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai ketentuan.