Langkah Konkrit Pesisir Selatan Tangani Inflasi
Oleh : WendiASN Pesisir Selatan
Inflasi yang sempat meninggi paska penetapan kenaikan BBM beberapa waktu lalu, oleh pemerintah, Pemda perlu melakukan penanganan segera dan serius.
Bahkan Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian meminta daerah agar melakukan upaya-upaya urgen dalam mengatasi laju angka inflasi yang meroket.
Bahkan Mantan Kapolri itu minta daerah serius menghadapi laju inflasi dan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk meredamnya.
Penanganan inflasi bahkan dipersamakan dengan penanganan Pandemi Covid-19. Artinya, dosis yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kerawanan yang mungkin terjadi.
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan segera menindaklanjuti dengan berbagai tahap dan langkah sesuai dengan rujukan yang diberikan pemerintah, baik Kemendagri maupun petunjuk dari Kemenkeu.
Namun, pada tanggal 5 Desember 2022 ini muncul kabar dari pemberitaan media nasional bahwa ada 52 kabupaten/kota yang tingkat inflasinya parah dan dianggap tak melakukan langkah apa-apa.
Menurut Mendagri M. Tito Karnavian agar 52 daerah tersebut belum melakukan langkah konkrit upaya penanganan inflasi.
Sungguhpun demikian, Mendagri mengalasnya dengan pernyataan bahwa data yang disampaikannya itu bisa saja salah.
Bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tentu agak terkejut dengan kabar berita itu. Mengingat Pessel justru bergerak dengan cepat kala Mendagri mengumpulkan Kepala Daerah dan pejabat terkait rapat koordinasi penanganan inflasi daerah.
Data itu bisa salah, seperti ungkapan Kemendagri, karena itu Pemerintah daerah justru telah mengambil langkah-langkah yang dianjutkan.
Pertama, terkait dengan penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar 2?ri sisa DAU dan itu sudah direalisasikan kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sesuai peruntukan dan pun sudah diverfikasi secara ketat, sehingga penerimanya betul-betul KPM yang berhak.
Selanjutnya, operasi pasar yang dilakukan sebagai bentuk upaya daerah agar masyarakat memperoleh bahan pokok yang terjangkau.
Langkah berikutnya, Pemda juga sudah melakukan gerakan menanam, anggaranya bersumber dari APBD dan juga tersedia anggaran nagari pada 182 nagari.
Terkait dengan penggunaan BTT sendiri dan laporanya sudah diterima Kemenkeu, sehingga dengan data tersebut penyaluran DAU berjalan lancar sebagaimana mestinya, karena apabila daerah abai dengan ketentuan penggunaan APBD untuk penanganan inflasi maka pihak Kemenkeu akan menunda pencairan DAU.
Mudah-mudahan laju inflasi didaerah makin terkendali dan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan dengan baik, ditengah gejolak ekonomi global, nasional maupun regional.
Dan selanjutnya Pemda akan terus melakukan langkah-langkah sesuai dengan rujukan Pemerintah sesuai dengan berita detik finance.com memang ada 6 item langkah-langkah yang disebutkan oleh Pemerintah untuk mengatasi laju inflasi itu yang mesti dilakukan sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah yakni, pertama operasi pasar guna ketersediaan bahan pokok yang terjangkau, kedua sidak distributor agar tidak ada upaya menimbun barang, ketiga kerjasama dengan daerah penghasil, keempat gerakan menanam, kelima penyaluran BTT, dan yang terakhir keenam dukungan transportasi.