Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang dahsyat di seluruh negara di dunia ini. Penyakit yang diakibatkan oleh virus yang berasal dari China ini membuat segala aktivitas manusia hampir terhenti. Ekonomi dunia mengalami perlambatan, bahkan di beberapa negara maju telah menyatakan resesi. Dalam situasi seperti itu, indikator ekonomi seperti PDB, laba perusahaan, pekerjaan, dan lain-lain, turun dan akan menciptakan kekacauan di seluruh ekonomi. Secara langsung juga berpengaruh kepada perdagangan antar negara dan masyarakat.
Negara di Asia khususnya di wilayah Asia Tenggara juga merasakan dampak pandemi ini secara langsung. Singapura sebagai salah satu negara yang menjadi pusat transaksi di dunia dan negara di sekitarnya bahkan telah mengumumkan negara tersebut mengalami resesi. Bahkan perkiraan IMF resesi dunia akan berakhir tahun depan dan ekonomi dunia akan mulai bangkit kembali. Namun, tidak ada yang tahu seberapa lama pemulihan berlangsung. Selama anti virus ini belum ditemukan.
Secara umum, penulis melihat struktur PDB Indonesia dipengaruhi oleh lima sektor utama yaitu industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Dari kelima sektor penopang ini, penulis melihat hanya pertanian yang tumbuh positif. Data BPS menunjukkan hal tersebut. Empat sektor lainnya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi luar negeri. Ini sejalan dengan identitas negara Indonesia yang merupakan negara agraris. Hampir seluruh wilayahnya memiliki daerah pertanian, tidak terkecuali Pesisir Selatan.
Pesisir Selatan juga mengalami dampak dari Covid-19 ini. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat beberapa kebijakan, misalnya penyaluran BLT, PSBB, penutupan sementara kawasan wisata andalan sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di wilayah ini. Seperti halnya negara, untuk sebuah wilayah yang lebih kecil pun berpengaruh kepada ekonomi masyarakat. Semua sektor juga mengalami perlambatan. Harus ada upaya untuk kembali menggerakkan ekonomi masyarakat.
Penulis mengamati, Pesisir Selatan memiliki potensi ini yakni perikanan dan pertanian. Sebagaimana diketahui inilah potensi andalan yang dimiliki daerah ini selain pariwisata dan perkebunan. Pesisir Selatan tetap harus mengandalkan sektor pertanian demi mempertahankan kemampuan daya beli masyarakat di wilayah tersebut. Untuk itu diperlukan kebijakan yang terarah dan sustainable (keberlanjutan) untuk mengendalikan dampak ekonomi ini. Harus ada kebijakan yang dibuat pro rakyat, misalnya dengan mewajibkan ASN membeli beras petani yang ada di Pesisir Selatan.
Ini adalah peluang bagi semua pihak, baik petani maupun pemerintah. Petani harus terus meningkatkan produksi pertaniannya sedangkan pemerintah membuat kebijakan yang mendukung petani seperti pemberian subsidi pupuk yang tepat waktu dan sasaran, pemeliharaan irigasi dan modernisasi alat petanian. Penulis melihat arah kebijakan yang dilakukan Pemkab Pesisir Selatan ini sudah ada, namun belum memberikan dampak signifikan. Sebagaimana diketahui kebutuhan pangan di Pesisir Selatan masih belum mencukupi untuk masyarakatnya sendiri. Selain itu kendala pemasaran hasil pertanian bisa perlu dicarikan solusi. Ini bisa menjadi peluang.
Penulis melihat ada lebih 6.802 ASN dengan berbagai golongan yang tersebar di seluruh Pesisir Selatan (Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2020). Ini bisa dijadikan sebagai solusi.S alah satunya adalah kebijakan kewajiban ASN membeli hasil pertanian ini. Sebuah solusi yang mampu menggerek perekonomian lokal di masa Pandemi Covid-19. Sudah ada beberapa daerah yang melakukan inovasi dan terobosan ini. Sebagaimana diketahui, ternyata bidang pertanian mampu menggerek ekonomi nasional. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengemukakan bahwa kontribusi pertanian naik menjadi 15,46 persen pada kuartal II 2020 dibandingkan dengan kontribusi pada kuartal II 2019 sebesar 13,57 persen Bisnis.com 05/08/2020).
Hal ini sejalan dengan konsep swadesi milik Mahatma Ghandi dengan melakukan gerakan produksi dalam negeri oleh massa (padat karya), sekaligus melepaskan ketergantungan pada produk impor. Bahasa sederhananya dapat diartikan sebagai memanfaatkan apa yang dihasilkan oleh negeri sendiri. Pelaksanaanya bisa dilakukan dengan konsep koperasi yang digagas M. Hatta dengan memanfaatkan kelembagaan ekonomi yang dimiliki desa/ nagari.
Pertanyaannya, beranikah kita membuat kebijakan ini? Sudah ada contoh Pemda yang melakukannya, Pemkab Kota Waringin Timur yang membeli beras petani, atau Pemkab. Pekalongan dengan program ASN Membeli Beras Petani, begitupun Pemkab Pandeglang. Ternyata ada melakukannya, bagaimana dengan kita?