Pesisirselatan--Wakil Bupati Pesisir Selatan, Rudi Hariansyah menghadiri penyerahan secara simbolis dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2023 kepada para Pimpinan Instansi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2023 kepada Bupati/Walikota se-Sumatera Barat di aula Gubernur Sumatera Barat. Senin (12/12).
Gubernur Sumatera Barat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sekaligus menyerahkan Penghargaan WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 kepada Pemprov Sumbar dan para Bupati/Walikota.
Alokasi belanja pada APBN 2023 untuk Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp31,01 triliun terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp11,08 triliun untuk 639 satuan kerja meningkat Rp0,76 triliun atau 7,30 persen dibandingkan 2022 sebesar Rp10,32 triliun.
Lalu TKD sebesar Rp19,93 triliun meningkat Rp0,4 triliun atau 2,05 persen dibandingkan 2022 sebesar Rp19,53 triliun yang dialokasikan untuk Pemprov Sumbar dan 19 Pemda kabupaten dan kota di wilayah Sumatera Barat.
Gubernur Mahyeldi menyatakan bahwa penyerahan DIPA merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN 2023 yang merupakan komitmen dan langkah nyata Pemerintah agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan APBN dapat dimulai lebih awal sehingga lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat sekaligus membantu percepatan pemulihan ekonomi Sumatera Barat.
Upaya pemulihan ekonomi di Sumatera Barat terus menunjukkan trend positif yang diindikasikan dengan pertumbuhan ekonomi di Triwulan III mencatatkan nilai positif di angka 4,54 (YoY). Sedangkan angka inflasi yang sempat tinggi di pertengahan 2022 terus diupayakan penurunannya hingga angka 6,87% (YoY).
Dengan tema optimis dan tetap waspada, APBN TA 2023 disiapkan untuk responsif, antisipatif dan fleksibel terhadap kondisi ekonomi yang tidak pasti. APBN menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan sekaligus berperan dalam mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar Heru Pudyo Nugroho memaparkan APBN 2023 difokuskan pada enam kebijakan utama yaitu penguatan kualitas SDM serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.
"Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi," kata dia.
Kemudian melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi
Lalu, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara
Selanjutnya revitalisasi industri dengan terus mendorong hilirisasi serta pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Ia melihat selama ini Langkah-langkah pemulihan ekonomi dengan menggunakan instrumen APBN sejak 2020 sampai 2022 telah berhasil mendukung penanganan dan pengendalian COVID-19, melindungi rakyat melalui bantuan sosial yang diperluas dan mendorong pemulihan ekonomi baik UMKM maupun korporasi.
"Oleh sebab itu keberhasilan pengelolaan keuangan negara tidak lepas dari kualitas belanja negara baik di tingkat Pusat maupun Daerah yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan," tutup dia