Pesisir Selatan -- Untuk percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, maka kepada Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan diminta agar bisa melaksananakan pelelangan hingga mencapai 50 persen pada awal tahun 2022.
Hal itu disampaikan sekretaris kabupaten (Sekkab) Pessel, Mawardi Roska, Selasa (4/1) di Painan.
"Agar target pelelangan sebesar 50 persen pada Januari 2020 ini tercapai, maka kepada semua perangkat daerah diminta agar segera menyusun beberapa kegiatan di jajarannya supaya bisa dimulai dari awal tahun anggaran," katanya.
Dia juga berharap agar di tahun 2022 ini, semua pelaksanaan kegiatan pelelangan berjalan secara baik.
Dari itu dia menegaskan kepada kelompok kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) supaya bekerja secara transparan dan akuntabel serta tidak bermain-main dengan rekanan.
Penegasan itu disampaikannya terkait upaya daerah itu dalam menerapkan pola kerja yang bersih serta terhindar dari berbagai persoalan yang bisa berujung dengan hukum.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya itu Pokja ULP tidak mendapatkan intervensi dari pihak manapun.
"Karena itu, bekerjalah dengan benar agar semua kegiatan tahun 2022 ini benar-benar berkualitas, sesuai dengan target yang sudah direncanakan," ujarnya.
Dikatakan, prosedur lelang atau pengadaan barang dan jasa sudah diatur sesuai SOP yang dipandu oleh LKPP.
"Dalam melaksansakan pelelangan barang dan jasa, Pokja ULP sudah punya SOP dan aplikasi yang terkoneksi dengan LKPP. Sehingga tidak ada pihak yang bisa bermain dalam hal ini," tutupnya.